Dindik Menyebut Pusat Kurang Antisipasif Soal Redistribusi Guru
News, Ngawi, Pendidikan, Utama 17.34
PONOROGO - Dinas Pendidikan (dindik) seolah lepas tangan terkait tudingan redistribusi guru dari jenjang SMP/SMA yang oleh wakil rakyat dituding gagal. Dindik balik menuding pemerintah pusat kurang antisipasif terkait program untuk mencukupi defisit guru di sekolah dasar itu.
"Pemerintah pusat kurang mengantisipasi hal-hal semacam itu, sehingga daerah terpaksa mencari jalan keluar sendiri," kata Kepala Dindik Ngawi Abimanyu, kemarin (4/3).
Dijelaskan, terdapat 277 guru SMP dan 84 guru SMA yang didistribusikan menjadi guru SD. Mereka sebelumnya belum dinyatakan lulus sertifikasi, masih mengikuti pembekalan PLPG. Namun, setelah terdistribusi dan menjadi guru kelas, 140 dari 361 guru itu dinyatakan bersertifikat guru mata pelajaran (mapel), bukan guru kelas sehingga terancam tidak mendapat tunjangan.
Pun dindik membela diri dengan menyatakan bahwa sebelum melakukan redistribusi 361 guru mapel tahun lalu sudah mendatangi DIrektoran Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Pendidikan Dasar Kemendikbud. Dan, mendapat kepastian sertifikasi tersebut tidak mempengaruhi tunjangan yang akan dicairkan.
Abimanyu mengaku masih menunggu nasib 140 guru sertifikasi yang terdistribusi ke SD yang terancam tidak mendapatkan tunjangan itu. Pihaknya masih menunggu informasi transfer dana sertifikasi, apakah sudah mencakup 140 guru sertifikasi atau tidak. Jika ternyata tidak termasuk, pihaknya bakal memberikan surat tugas menjadi guru mapel di SD sesuai dengan sertifikasinya.
Dia memastikan akan memikirkan jalan keluar untuk menepis keresahan guru.
Menurut Abimanyu, redistribusi guru itu sudah diatur sesuai moratorium lima menteri untuk mengatasi defisit guru SD. Karena itu, dia tidak sepakat jika kebijakan itu dituding gagal.
Dikutip : Radar Ngawi
"Pemerintah pusat kurang mengantisipasi hal-hal semacam itu, sehingga daerah terpaksa mencari jalan keluar sendiri," kata Kepala Dindik Ngawi Abimanyu, kemarin (4/3).
Dijelaskan, terdapat 277 guru SMP dan 84 guru SMA yang didistribusikan menjadi guru SD. Mereka sebelumnya belum dinyatakan lulus sertifikasi, masih mengikuti pembekalan PLPG. Namun, setelah terdistribusi dan menjadi guru kelas, 140 dari 361 guru itu dinyatakan bersertifikat guru mata pelajaran (mapel), bukan guru kelas sehingga terancam tidak mendapat tunjangan.
Pun dindik membela diri dengan menyatakan bahwa sebelum melakukan redistribusi 361 guru mapel tahun lalu sudah mendatangi DIrektoran Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Pendidikan Dasar Kemendikbud. Dan, mendapat kepastian sertifikasi tersebut tidak mempengaruhi tunjangan yang akan dicairkan.
Abimanyu mengaku masih menunggu nasib 140 guru sertifikasi yang terdistribusi ke SD yang terancam tidak mendapatkan tunjangan itu. Pihaknya masih menunggu informasi transfer dana sertifikasi, apakah sudah mencakup 140 guru sertifikasi atau tidak. Jika ternyata tidak termasuk, pihaknya bakal memberikan surat tugas menjadi guru mapel di SD sesuai dengan sertifikasinya.
Dia memastikan akan memikirkan jalan keluar untuk menepis keresahan guru.
Menurut Abimanyu, redistribusi guru itu sudah diatur sesuai moratorium lima menteri untuk mengatasi defisit guru SD. Karena itu, dia tidak sepakat jika kebijakan itu dituding gagal.
Dikutip : Radar Ngawi
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
Dikirim oleh Lintas Madiun
pada 17.34.
dan Dikategorikan pada
News,
Ngawi,
Pendidikan,
Utama
.
Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
